JAKARTA, KOMPAS.com – Akademisi Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti mengungkapkan, terdapat gejala keberadaan undang-undang yang seolah memecahkan akar masalah tetapi justru melegalkan praktik korup dan tidak memodifikasi.
Bivitri mengatakan, persoalan tersebut ia tuangkan dalam artikel bertema legalisme otokratis yang terbit di Harian Kompas dengan judul “Otoritarianisme Berbungkus Hukum”.
Hal ini disampaikan Bivitri saat pengakuan indikator proyek keadilan dunia-aturan hukumsalah satu indikator dalam mengukur indeks persepsi korupsi (IKP) atau indeks persepsi korupsi (CPI) suatu negara.
Indikator ini melapor pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif, polisi, dan militer menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi.
Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 Merosot 4 Poin Jadi 34
“Jadi segala sesuatu yang diberi landasan hukum itu seakan-akan punya legitimasi. Jadi berangkatnya dari legalisme,” kata Bivitri dalam konferensi pers peletakan CPI di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023).
Sebagai informasi, CPI mengukur persepsi korupsi di sektor publik.
CPI dirilis oleh Transparency International (TI) dengan mengurutkan 180 negara tingkat korupsi di dunia. Negara dengan skor 0 berarti sangat rawan korupsi sementara 100 bebas korupsi.
Menurut Bivitri, saat ini terdapat orang-orang yang sadar atau memahami hukum dan mengetahui celahnya untuk kepentingan pribadi.
Baca juga: Skor Indeks Persepsi Korupsi Anjlok, Demokrasi Indonesia dalam Masalah Serius
Dalam masalah legalisme otokratis ini, dia memperlihatkan bagaimana menyelesaikan kekerasan yang justru dipangkas habis.
“Sehingga disebut otokratisitu lawan dari demokrasi,” ujarnya.
Bivitri mengatakan, setidaknya terdapat empat pengawasan yang digembosi yakni, pelemahan DPR dan pelemahan masyarakat sipil.
Kemudian, pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Revisi Undang-Undang KPK Tahun 2019 dan serangan terhadap independensi kekuasaan kehakiman.
Baca juga: 2022, Indonesia Semakin Dekat dengan Otoritarianisme Digital
Menurut Bivitri, penyerangan kekuasaan kehakiman terjadi pada akhir tahun 2022, saat seorang hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dicopot karena keputusannya dianggap tidak menyenangkan para pembuat undang-undang.
“Empat hal yang pembunuhan, empat cara untuk mengawasi kecenderungan kekuasaan yang lebih-lebihan,” kata Bivitri.
“Repotnya adalah semuanya dilakukan atas nama hukum dalam bentuk produk hukum, sehingga seakan akan baik-baik saja,” ujarnya melanjutkan.
Bivitri mengatakan, orang-orang kerap terlena karena banyaknya kebijakan yang seakan-akan dimaksudkan baik karena secara hukum telah sah dan berbentuk undang-undang.
Namun, dalam selubung hukum itu, menurutnya, tersimpan agenda-agenda yang bisa sangat berbahaya.
Baca juga: Wacana Jokowi 3 Periode, Klaim Demokrasi dan Gejala Otoritarianisme
Ia mencontohkan Revisi Undang-Undang KPK yang menurut MK tidak salah. Produk hukum itu dianggap sah.
“Revisi undang-undangnya salah enggak? Menurut MK sih tidak salah, tidak ada yang salah sama sekali, revisinya baik-baik saja, sah dan seterusnya,” kata Bivitri.
“Tapi, bagaimana kita melihat KPK sekarang? Sangat berbeda dengan 2019,” ujarnya lagi.
Sebelumnya, TII merilis indeks persepsi korupsi (IKP) Indonesia merosot 4 poin menjadi 34 pada tahun 2022.
Selain itu, Indonesia berada di posisi ke 110, turun 14 peringkat dari tahun sebelumnya di level 96.
Baca juga: Akademisi Ingatkan Lagi Ancaman Otoritarianisme Lewat Isu Masa Jabatan Presiden
Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), Wawan Suyatmiko mengatakan, dalam pengukuran CPI, dianjurkan menggunakan sembilan indikator.
Dengan detailnya, sebanyak tiga poin indikator, tiga stagnan, dan dua indikator mengalami peningkatan.
Adapun salah satu indikator yang menjadi sorotan adalah Layanan Risiko Politik (PRS) atau risiko politik. Indikator ini turun 13 poin dari 48 pada 2021 menjadi 35 pada 2022.
Sementara itu, penurunan dalam jumlah lebih dari 4 poin menunjukkan adanya perubahan yang signifikan.
“Itu ikut menurunkan penurunan CPI kita dari 38 menjadi 34 tahun ini,” ujar Wawan.
Baca juga: Resesi Demokrasi dan Wajah Otoritarianisme Digital di Indonesia
Dapatkan pembaruan berita pilihan dan berita terkini setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus menginstal aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel.